PAKU ALAM V: SANG ARISTO-MODERNIS DARI TIMUR

PAKU ALAM V:
SANG ARISTO-MODERNIS DARI TIMUR

Tulisan ini mengkaji sosok Paku Alam V sebagai
subjek ambiguitas dan paradoks kebudayaan. Ia
hidup di tengah krisis ekonomi kerajaan dan arus
perubahan yang deras di bidang politik, ekonomi,
hukum dan gaya hidup yang dihembuskan oleh
kekuasaan dan elemen-elemen masyarakat kolonial
lainnya. Analisis difokuskan pada aspekaspek
psikologis, religious, dan kultural yang
membentuk pribadinya. Untuk mencapai tujuan
itu, digunakan teori poskolonialisme tentang
zona kontak dan kajian teks serta konteks sejarah.
Kajian teks digunakan untuk menjelaskan peran
modernisasi dalam genealogi, konsistensi, dan
evolusi atau revolusi pemikiran P.A. V. Konteks
sejarah digunakan untuk menjelaskan latar
belakang sejarah, khususnya yang berkaitan
dengan zeitgeist saat P.A. V mengimplementasikan
gagasan-gagasannya.
B.R.M. Noto Wiloyo, nama kecil
dari Paku Alam V (P.A. V), yang setelah
dewasa bergelar P.A. Suryo Dilogo adalah
putra ke-14 dari enam belas putra
K.G.P.A. Paku Alam II. Ia lahir dari salah
seorang istri P.A. II yang berasal dari
kalangan biasa, bernama Resminingdyah.
Setelah melahirkan anak pertama,
Noto Wiloyo, dengan alasan yang tidak
jelas, Resmingdyah dikeluarkan dari
istana dan dikawinkan dengan Rio Bupati
Pangreh Praja Brosot, Raden Rio
Sosroamijoyo. Tidak lama setelah
mengawini Resminingdyah, Sosroamijoyo
dipromosikan di istana sebagai bupati
patih (Cakrasumarta dan Himadigdaya,
1987: 31).
Ketika Resminingdyah dikeluarkan
dari istana, Noto Wiloyo masih
remaja. Tanggung jawab pengasuhannya
dibebankan pada kepatihan dan
pada waktu itu patih masih memiliki
hak mendapatkan lahan untuk
menopang keberadaannya yang disebut
dengan siti narawita. Hasil dari budidaya
lahan itu digunakan untuk memelihara
anak-anak kerabat istana yang
memerlukan pengasuhan. Pada waktu

Noto Wiloyo berada di lingkungan
kepatihan, terdapat kerabat lain yang
tinggal di tempat itu. Noto Wiloyo
kemudian menjadi anggota legiun
Pakualaman.
Pada suatu ketika, R.M. Noto
Wiloyo mendapatkan murka dari dari
ayahandanya, P.A. II. Noto Wiloyo diusir
dari istana Pakualaman dan diasingkan
di Desa Bugel, Adikarta di
bawah pengawasan pejabat pangreh praja
di wilayah itu. Sama dengan ibundanya,
alasan pengucilan Noto Wiloyo juga
tidak banyak diketahui orang.
Di tempat pengasingan, Noto
Wiloyo dengan tekun mempelajari kepangrehpraja-
an (hal-hal yang berhubungan
dengan tata pemerintahan) di
bawah tuntunan Panewu Pangreh Praja
Bugel, Ngabehi Reksodiwiryo. Interaksi
secara intens antar keduanya membuat
hubungan mereka menjadi sangat
akrab. Tidak kelihatan bahwa mereka
berasal dari keluarga yang berbeda,satu
dari istana yang lain dari kalangan
rakyat biasa. Ketika Reksodiwiryo berhenti
sebagai panewu pangreh praja Bugel
karena usia, Noto Wiloyo tampil menggantikan
kedudukannya. Dari situlah,
dia semakin banyak mendapatkan
pengetahuan ke-pangrehprajaan-an. Di
samping ke-pangrehpraja-an, Noto
Wiloyo juga tertarik menekuni pertanian
dan pengairan. Ia mengasah keterampilan
dalam bidang itu di bawah
bimbingan Ngabehi Rekso Prayitno
sampai memiliki kemampuan yang memadai.
Setelah beberapa waktu dalam
pengasingan dan merasakan penderitaan
dipisahkan dari keluarga
besarnya, Noto Wiloyo memiliki keinginan
yang kuat untuk mengunjungi
keluarga besarnya di Kadipaten
Pakualaman. Ia sempat merasa ragu
apakah akan ada salah seorang anggota
keluarganya yang berani menyambut
kehadirannya karena selama dalam
pengasingan ia sama sekali tidak
menerima tegur sapa dari mereka. Akan
tetapi, karena dorongan itu sangat kuat
ia memutuskan untuk mengunjungi sanak
saudaranya di istana Pakualaman.
Sembari menentukan salah seorang
saudaranya yang akan dikunjungi, ia
bertekad jika kunjungannya itu dianggap
sebagai dosa baru ia rela untuk
meninggalkan istana Pakualaman untuk
selama-lamanya.
Perjalanannya kembali ke istana
Pakualaman menuntunnya ke rumah
B.R.M. Ario Sasraningrat (kelak P.A. III).
Kedatangannya disambut gembira oleh
Sasraningrat. Di hadapan Sasraningrat,
Noto Wiloyo pun menyatakan
tekadnya. Jika kepulangannya tidak
dikehendaki, ia akan meninggalkan istana
Pakualaman untuk selamanya. Oleh
Sasraningrat ia dihibur dan ditenangkan
hatinya. Bahkan, kakaknya itu bersedia
menanggung akibat menerima kehadirannya
kembali di istana Pakualaman.
Oleh Sasraningrat ia ditempatkan
di Sasraningratan dengan tugas
membantu menulis dan menyalin karya
sastra karena Sasraningrat sendiri
menekuni kesusastraan.
Lama-kelamaan, keberadaan Noto
Wiloyo di Sasraningratan didengar oleh
K.P.H. Nataningprang. Untuk itu,
Sasraningrat dipanggil oleh Nataningprang.
Nataningprang menanyakan
kebenaran kabar bahwa Noto Wiloyo
bertempat tinggal di Sasraningratan.
Semuanya diakui oleh Sasraningrat.
Pengakuannya menyebabkan kemarahan
Nataningprang. Sasaningrat dimarahi
oleh Nataningprang karena dianggap
melindungi Noto Wiloyo yang
sedang mendapatkan hukuman dari
penguasa yang sedang bertahta. Sasraningrat
beralasan bahwa meskipun
tengah menjalani hukuman, bagaimanapun
juga Noto Wiloyo adalah putra
Paku Alam yang sedang bertahta sehingga
layak mendapatkan perlin

dungan. Jawaban yang sama juga
disampaikan kepada ayahandanya,
Paku Alam II ketika Sasraningrat dipanggil
menghadap. Tanpa ragu-ragu,
Sasraningrat mengemukakan kepada
ayahandanya alasan yang sama. Jawaban
yang dilandasi kejujuran dan rasa
cinta terhadap Noto Wiloyo itu dapat
meluluhkan hati Paku Alam II. Noto
Wiloyo diampuni kesalahannya dan
dikembalikan pada posisinya sebagai
anggota Legiun Pakualaman.
Selama masa pengasingannya di
Brosot dan Bugel, Noto Wiloyo juga
menjalani kehidupan asketisme
(Ringkesaning Wewaton, t.t.: 2). Pengasingan
Noto Wiloyo mirip dengan yang
dialami oleh Pangeran Noto Kusumo
ketika diasingkan oleh Sultan HB II dan
berakhir dengan penobatannya sebagai
Paku Alam I. Ada ramalan bahwa Noto
Wiloyo akan mengalami hal yang sama
dengan kakeknya karena mereka
percaya bahwa Noto Wiloyo telah
m e n d a p a t k a n w a h y u r a j a
(Sosrosoedarmo, 1931: 32).
Beberapa peristiwa penting yang
membukakan peluang bagi Noto
Wiloyo (P.A. Suryo Dilogo) untuk
menduduki tahta Kadipaten Pakualaman
adalah krisis kaderisasi dan buruknya
kondisi kesehatan Paku Alam
yang tengah bertahta. Pertama, K.P.H.
Nataningprang, putra P.A. II dari permaisuri,
Gusti Kanjeng Ratu Ayu yang
diharapkan akan menggantikan ayahandanya,
meninggal sebelum naik tahta.
Kedua, tidak lama sesudah itu, pada 23
Juli 1858 , P.A. II menyusul wafat. Ketiga,
B.R.M.A. Sasraningrat yang menggantikan
ayahnya sebagai K.G.P.A. Ario
Suryosasraningrat (P.A. III) hanya enam
tahun duduk di atas tahta karena wafat
pada 17 Oktober 1864. Keempat, K.P.A.
Nataningrat, putra K.P.A. Nataningprang
ditetapkan menggantikan
pamannya sebagai P.A. IV karena kedua
putra P.A. III dari permaisuri tidak memenuhi
syarat untuk duduk di atas
tahta. Putra pertama, Pangeran
Suryaningrat menderita gangguan
penglihatan (buta), sedangkan adiknya,
Pengeran Sasraningrat masih terlalu
muda.
Pada saat suksesi sesudah wafat
P.A. III, berkat jasa ibunya, Gusti Kanjeng
Ratu Ayu yang memiliki hubungan
erat dengan residen, penunjukkan Pangeran
Adipati Suryo Sasraningrat sebagai
P.A. IV berjalan dengan mulus. Selama
kepemimpinan P.A.A. Suryo Sasraningrat,
beberapa wilayah Kadipaten Pakualaman
mengalami kemunduruan dari
segi finansial dan ketidaksejahteraan.
P.A. IV tidak memiliki kemampuan
yang memadai sebagai penguasa puro.
Di samping itu, gaya hidup Sang Adipati
yang mewah juga merupakan penyebab
krisis. Kadipaten Pakualaman dililit
utang kepada sejumlah bank Belanda.
Dalam keadaan krisis, P.A.A. Suryo Sasraningrat
tidak mendapatkan dukungan
moral dari anak-anak P.A. III karena
Sasraningrat dianggap telah melalaikan
mereka. Perang dingin antara P.A. IV
dengan para pewaris langsung P.A. III
ini turut memperparah keadaan sampai
dengan kepulangan P.A. Sasraningrat
pada 24 September 1878 (Vereeniging
Habi Darmo Wargo, 1931: 22—23).
Sepeninggal Pangeran Adipati
Suryo Sasraningrat (P.A. IV), suksesi di
Praja Pakualaman kembali tersendat
karena almarhum tidak memiliki anak
laki-laki. Setelah melalui musyawarah
yang suntuk diputuskan Pangeran Ario
Suryo Dilogo sebagai penerusnya. Penunjukkan
P.A. Suryo Dilogo dimudahkan
oleh conditio sine qua non di atas. Penetapan
Paku Alam V ini dikukuhkan
dengan Gouvernementsbesluit No. 7,
tanggal 15 Desember 1878. Gelar beliau
adalah Pangeran Adipati Aria (P.A.A.)
Prabu Suryo Dilogo. Sebagian orang
yang tidak mengetahui kapasitas Suryo
Dilogo merasakan keanehan dengan

penobatan ini. Mereka menunjukkan
sikap a priori dan menyebarkan desasdesus.
Akan tetapi, harian De Locomotief
pada edisi 27 September 1878 menunjukkan
optimisme dengan penobatan
P.A.A. Prabu Suryo Dilogo dan
tidak ragu-ragu mengomentari penobatan
P.A.A. Prabu Suryo Dilogo itu dengan
pujian “the Right man in the right
place”.
BERPIKIR MALAMPAUI ZAMAN
P.A.A. Suryo Dilogo naik tahta
pada saat pemerintah kolonial Belanda
memberlakukan liberalisasi di bidang
ekonomi. Salah satu implementasinya
muncul perkebunan-perkebunan swasta
yang besar (Lombard, 1996: 53 dan Furnivall,
2009: 187—188). Para pekebun
mengupayakan komoditas ekspor untuk
pasar dunia, seperti gula, kopi, tembakau,
dan nila. Didorong oleh permintaan
yang semakian besar akan komoditas
itu, para pemilik perkebunan
besar semakin bersemangat menyewa
tanah dari para pemilik tanah.
Di wilayah kerajaan terutama di
Yogyakarta dan Surakarta penyewaan
tanah tidak hanya terbatas pada tanah
milik perorangan, tetapi juga merambah
ke tanah lungguh. Banyak tanah lungguh
di Yogyakarta dan Surakarta yang disewa
oleh para pengusaha perkebunan
besar. Tak terkecuali para bangsawan
Kadipaten Pakualaman. Mereka merelakan
tanah lungguh-nya disewa oleh
para tuan tanah untuk membiayai kehidupan
mereka. Tindakan penyewaan
tanah merupakan andalan para bangsawan
untuk menopang gaya hidup
mereka.
Para pekebun memiliki akses ke
istana karena mereka merupakan elite
masyarakat kolonial pada waktu. Di
Yogyakarta, sebagian dari mereka yang
notabene anggota Tarikat Mason Bebas
(Vrijmetselarij) memiliki kedekatan
dengan kehidupan istana. Kedekatan itu
antara lain dibuktikan dengan kebiasaan
tukar-menukar hadiah, kehadiran
mereka dalam permainan kartu yang
diselenggarakan di istana, dan sebaliknya
pihak keraton memfasilitasi
Tarikat Mason Bebas dengan sebuah
bangunan milik keraton yang kemudian
dijadikan sebagai pusat kegiatan Mason
Bebas Loji Mataram. Tidak hanya itu,
para penghuni istana kemudian tercatat
sebagai anggota aktif dan terlibat dalam
kegiatan-kegiatan Tarikat Mason Bebas
(Bosma and Raben, 2008: 118—119).
Apabila para pemilik perkebunan
menyewa tanah lungguh untuk kepentingan
peningkatan produksi komoditas
ekspor dan pada gilirannya peningkatan
kemakmuran, tidak demikian halnya
yang terjadi pada para bangsawan
pemiliknya. Mereka menghabiskan
uang sewa untuk kepentingankepentingan
konsumtif dengan dalih
memelihara martabat mereka sebagai
bangsawan. Dalam hal ini kepentingan
para pemilik modal bersambut dengan
kebutuhan para bangsawan dan kondisi
ini menyuburkan praktik penyewaan
tanah (Houben, 2002: 607—608). Karena
gaya hidup bangsawan cenderung mewah
dan tidak dapat mengatur neraca
keuangan, sebagian besar dari mereka
terjebak dalam utang kepada para
kapitalis China dan juga bank-bank
pemerintah risisa. Keadaan ini dengan
s e n d i r i n y a b e r d a m p a k p a d a
perekonomian kadipaten.
Pada saat P.A.A. Prabu Suryo Dilogo
naik tahta keadaan finansial Kadipaten
Pakulaman sedang berada pada
titik nadir. Dapat dikatakan bahwa raja
baru ini mendapatkan warisan tata kelola
finansial yang carut marut. Sebab dari
kedaan carut marut itu adalah utang
kadipaten kepada pemerintah kolonial
Belanda dan Internationale Bank
(Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij).

Untuk itu, P.A. V melakukan penghematan
bahkan tidak segan-segan
menggunakan penghasilan pribadinya
untuk membiayai pengeluaranpengeluaran
kadipaten. Dampaknya
adalah kinerja sehari-hari Kadipaten
Pakualaman menjadi sangat bersahaja
dan sangat terbatas.
Di pihak lain kerabat Pakualaman
masih menjunjung tinggi privilese/hakhak
istimewa mereka sebagai anggota
keluarga aristokrat. Mereka menikmati
penghormatan lahiriah yang diberikan
oleh warga kadipaten. Sehubungan
dengan itu, atribut yang menandai
posisi mereka berupa payung masih
ditonjolkan. Kerabat Pakualaman baik
tua maupun muda masih selalu
dipayungi jika mereka keluar dari
tempat tinggal mereka sehingga tampak
seperti sebuah perarakan atau karnaval.
Mereka mudah sekali tersinggung
jika bertemu dengan orang-orang
kebanyakan yang tidak memberikan
penghormatan. Tidak jarang terjadi
tindakan kekerasan terhadap mereka
yang tidak melakukan penghormatan.
Untungnya , o r a n g – o r a n g yang
mendapatkan pe r l a k u a n t idak
menyenangkan itu karena didorong
oleh rasa hormat dan cinta kepada para
bangsawan tidak pernah melakukan
perlawanan. Yang sering terjadi adalah
para korban itulah yang justru meminta
maaf.
Keadaan itu tidak terasa menjadi
beban bagi mereka. Di manapun berada
mereka selalu menuntut berlakunya hak
-hak istimewa. Tidak jarang terjadi
perseteruan antara kerabat Pakualaman
dan Kesultanan karena kedua belah
pihak menuntut berlakunya hak-hak
mereka. Bahkan, tidak hanya berupa
pertengkaran mulut kadang-kadang di
antara mereka juga terjadi perkelahian
secara fisik. Peristiwa itu terjadi pada
kemeriahan penyambutan gubernur
jenderal Hindia Belanda, ulang tahun
ratu Belanda atau kunjungan K.G.P.A.
Paku Alam-Sultan Hamengku Buwono
ke kantor keresidenan. Pertelingkahan
itu biasanya dipicu oleh olok-olok dan
ejek-mengejek terhadap masing-masing
junjungan mereka. Kerabat Pakualaman
mengolok-olok Sultan dengan sebutan
“dhimas Sultan”, sedangkan kerabat
Kesultanan menyebut Paku Alam
dengan “paman atau kakek Paku Alam.”
Sebutan itu berasal dari genealogi
Sultan dan Paku Alam dalam silsilah
dinasti Kesultanan Yogyakarta. Paku
Alam V adalah anak dari cucu (buyut)
Sultan Hamengku Buwono I.
Pertikaian paling memprihatinkan
terjadi ketika salah seorang kerabat
keraton dengan sengaja memutus
barisan Legiun Pakualaman yang
tengah menyambut kedatangan
gubernur jenderal. Ia dianiaya oleh
komandan legiun, R.M. Koesoemo
Pranoto, salah satu kerabat Pakualaman
yang dikenal temperamental dan
emosional. Korban mengalami luka
p a r a h d a n n y a r i s m e n i n g g a l .
Penganiayaan itu menimbulkan konflik
terbuka antara kerabat Pakulaman dan
Kesul t a n a n. Untuk meredakan
ketegangan, pemerintah kolonial
terpaksa turun tangan mendamaikan
pihak-pihak yang bertikai (Ringkesaning
Wawaton, t.t.: 13).
Psikologi kerabat Pakualaman
seperti itulah yang harus dihadapi
P.A.A. Suryo Dilogo ketika naik tahta.
Para bangsawan yang terbiasa hidup
berkecukupan dan menikmati banyak
privilese di bawah P.A. IV merasa
t i d a k p u a s d e n g a n k e b i j a k a n
penghematan itu. Akan tetapi, Suryo
Dilogo bergeming. Semua ketidakpuasan
itu justru dijadikan cambuk untuk
menata perekonomian Kadipaten Pakualaman
ke arah yang lebih baik
(Ringkesaning Wawaton, t.t.: 12)
Raja terpilih ini menyatakan siap
untuk menaati peraturan dan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulunya.
Peraturan itu berkaitan
dengan polisi, peradilan, dan pelanggran
hukum dengan menempatkan
seorang asisten residen di wilayahnya.
Selain itu, juga dimandatkan untuk pemeliharan
jalan, jembatan, dan peningkatan
dinas wajib penduduk bumiputra
di tanah-tanah sewaan yang disewa oleh
orang-orang Eropa. Namun, di antara
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
oleh raja baru itu ialah pemulihan
keamanan dan ketertiban untuk kepentingan
gubernemen. Sebagaimana
dikemukakan di atas, di pundak raja
baru ini juga terpikul beban utang kepada
pemerintah kolonial dan bank swasta
sebesar 100.000 gulden yang harus segera
dilunasi. Apabila kewajiban itu dapat
ditunaikan dengan baik, gelar Paku
Alam dan pangkat kolonel akan segera
dianugerahkan (Vereeniging Habi Darmo
Wargo, 1931: 24).
Dalam jangka waktu empat tahun
raja baru itu dapat menunaikan kewajibannya.
Pada 20 Maret 1883 P.A.A.
Prabu Suryo Dilogo resmi menyandang
gelar Paku Alam V dengan pangkat kolonel.
Di samping itu, Paku Alam V juga
dianugerahi medali Ridderkruis van den
(Orde van) Nederlandschen Leeuw (Salib
Kesatria dari Ordo Singa Belanda).
Sayangnya, pada 1892 korps bersenjata
yang pada 1870 dimekarkan menjadi
separo batalion infanteri dan kompeni
kavaleri dihapuskan antara lain karena
dalam Perang Aceh tidak dapat berperan
secara optimal. Tidak dapat dim
u n g k i r i d e m i l i t e r i s a s i i n i
mengecewakan P.A. V dan dari
beberapa segi mengurangi kewibawaan
istana Pakualaman.
Pada dasarnya P.A. V menaruh
perhatian besar terhadap eksistensi legiun.
Pengeluaran sehari-hari anggota legiun
berasal dari kas Kadipaten
Pakualaman, walaupun gaji para opsir
masih berasal dari Pemerintah Kolonial
Belanda. P.A. V juga mengupayakan
hiburan untuk prajurit legiun setelah
mereka suntuk berlatih setiap hari. Di
pelataran timur Puro Pakualaman acapkali
diselenggarakan pertunjukan
janggrung, sejenis tayub untuk menghibur
mereka. Jika pentas janggrung diadakan
para anggota legiun larut dalam
kegembiraan. Istri para anggota legiun
tidak berkeberatan suaminya menari
dengan para penari janggrung. Mereka
mendukung suami mereka dengan bertindak
sebagai penggembira. Bahkan,
mereka juga dengan senang hati turut
menyiapkan penampilan para suami
mereka (Ringkesaning Wawaton, t.t.: 17).
Sebagaimana diketahui legiun
Pakualaman adalah bagian integral dari
sistem keamanan Kadipaten Pakualaman
yang didirikan pada saat
Pangeran Notokusumo naik tahta.
Pendirian legiun merupakan bagian dari
kontrak politik yang ditandatanganipada
17 Maret 1813 oleh Pangeran Notokusumo
(P.A. I) dan John Crawfurd
(residen Yogyakarta) mewakili
Pemerintah Inggris. Dalam kontrak
yang terdiri atas 9 pasal itu antara lain
disepakati bahwa Inggris akan
melindungi Paku Alam dan keluarganya
(pasal 1). Jika Paku Alam tetap
menunjukkan iktikad baik dan setia
kepada Inggris, yang bersangkutan akan
mendapatkan tunjangan bulanan yang
berlaku seumur hidup sebesar 750 real
dan akan mendapatkan tanah yang berasal
dari tanah Sultan Hamengku
Buwono II seluas 4.000 cacah. Tanah itu
dapat diwariskan kepada anak lelaki
tertua Paku Alam (Pasal 2). Kadipaten
Pakualaman akan membangun pasukan
kavaleri (dragonders) sebanyak 100
prajurit (Pasal 5). Prajurit itu diberi seragam
dan dipersenjatai oleh Inggris. Sementara
itu, Paku Alam I diminta untuk
menyiapkan kuda dan segenap perlengkapannya
(Pasal 6). Paku Alam juga
diminta untuk menanggung logistik para prajurit dan gaji untuk mereka berdasarkan
pangkat mereka. Sersan
mendapatkan gaji bulanan 3 real; kopral
2,5 real; prajurit biasa 2 real ( Pasal 7).
Para prajurit itu dilatih oleh seorang opsir
Inggris dan Paku Alam tidak memiliki
hak untuk memecat para prajurit
tersebut sebelum mendapatkan izin dari
Pemerintah kolonial Inggris (Pasal 8)
(Bundels, 1932: 1—4; Poerwokoesoemo,
1985: 150; Poerwokoesoemo: 1987: 4—5).
Pembubaran Legiun Pakualaman
sama sekali tidak dibayangkan oleh para
anggota legiun. Mereka mendapatkan
perintah dari komandan legiun untuk
membawa senjata dengan segenap perlengkapannya
ke Puro Pakualaman karena
akan diganti dengan senjata dan
perlengkapan yang baru. Para anggota
legiun datang ke puro dengan suka cita.
Namun, mereka mendadak berubah
menjadi sedih karena mereka baru
mengetahui bahwa pada saat itu legiun
dibubarkan. Para anggota legiun tersebut
ditawari untuk bergabung dengan
Tentara Hindia Belanda (Nederland Indische
Leger). Akan tetapi, tidak semua
prajurit dapat memanfaatkan kesempatan
itu. Hanya prajurit muda yang
masih sehat dan gagahlah yang dapat
memenuhi tawaran itu. Sebagian yang
lain, terutama yang sudah tidak muda
lagi terpaksa menerima nasib. Semua
opsir sepakat tidak memanfaatkan peluang
menjadi anggota NIL. Mereka memilih
mengundurkan diri dari dinas ketentaraan.
Mereka tetap diizinkan
mengenakan seragam legiun sesuai
dengan pangkatnya masing-masing jika
diperlukan. Kepada para opsir itu
kemudian diberikan sejumlah kompensasi
(Ringkesaning Wawaton, t.t.: 20).
Suasana Puro Pakualaman setelah
pembubaran legiun sunyi dan lengang.
Biasanya terdengar bunyi tambur yang
dipalu dengan bersemangat dan
terompet yang melengking dengan gagah.
Di samping itu, tidak terlihat lagi
prajurit yang berlatih dengan bersemangat.
Kampung-kampung di sekitar
puro juga terasa sepi (Ringkesaning
Wewaton, t.t.: 20).
Gerbang utama sekarang tidak
lagi dijaga oleh anggota legiun, tetapi
hanya penjaga yang membawa tombak.
Itupun tidak berlangsung lama. Para
prajurit yang tidak bergabung dengan
NIL ditawari menjadi abdi dalem punakawan.
Prajurit yang berasal dari unsur
kerabat adipati diposisikan sebagai penjaga
keamanan dengan mendapatkan
belanja seadanya dari kadipaten. Sementara
itu, para opsir didudukkan sebagai
abdi dalem dengan pangkat
wedana (Ringkesaning Wawaton, t.t.: 20).
Bagi sang raja kebijakan itu juga
tidak menyenangkan. Namun, dia tidak
mau larut dalam kesedihan dan mengungkapkan
kekecewaannya secara terbuka.
Yang dilakukannya justru sebaliknya
yaitu meningkatkan kinerja polisi
dan pengadilan. Praktik-praktik penyelundupan
dan penyelewengan diatasi
dengan kekuatan. Paku Alam V terusmenerus
dijiwai oleh semangat untuk
memajukan negerinya dibantu oleh putera
sulungnya, PA Ario Notokusumo
(Vereeniging Habi Darmo Wargo, 1931:
25).
Menurut para saksi mata yang
hidup sezaman dengannya, Paku Alam
V dikenal memiliki kepribadian yang
menyenangkan dengan tatakrama yang
santun serta memiliki banyak sahabat.
Seorang yang memiliki pemikiran maju,
ramah, dan energik. Di hadapan sejumlah
keluarga besarnya, dia dapat
menunjukkan kehalusan budinya. Di
tengah-tengah rakyatnya dia berpenampilan
elegan dan sangat menyadari posisinya
sebagai raja (VereenigingHabi Darmo
Wargo, 1931: 25). Sementara itu, di
kalangan peneliti kebudayaan Jawa
berkebangsaan Belanda ia dikenang
sebagai tuan rumah yang sangat baik
(Stibbe, Wintgens en Uhlenbeck, 1919:
Berbeda dengan kebanyakan kerabat
kerajaan yang lain, Paku Alam V
tidak berwatak konservatif. Dia menunjukkan
sikap dan pemikiran modern,
sangat terpelajar, serta berpikir jauh lebih
maju daripada orang-orang sezamannya.
Hal itu ditunjukkannya dengan
memanfaatkan kesempatan untuk
memajukan pendidikan anak-anaknya
ke negeri Belanda. Dengan demikian,
meskipun Kadipaten Pakualaman merupakan
swapraja yang termuda dari empat
swapraja penerus Kerajaan Mataram,
kadipaten ini merupakan yang pertama
memanfaatkan kesempatan itu
(Vereeniging Habi Darmo Wargo, 1931:
25; Scherer, 1985: 85; Poeze, 1986: 37—
38).
P.A. V sadar bahwa kejayaan masa
lalu telah usai. Hak-hak istimewa
yang dimiliki oleh para bangsawan
sudah saatnya digantikan oleh prestasi.
Sehubungan dengan itu, generasi baru
Kadipaten Pakualaman harus siap berlomba
dengan yang lain untuk menghadapi
era baru. P.A. V berkeyakinan
bahwa barang siapa tidak mau menyesuaikan
diri dengan tuntutan zaman dia
akan mengalami kejatuhan. Dipandu
oleh keyakinan seperti itu P.A. V dan
anak-anaknya menyadari urgensi pendidikan
Barat. Meskipun ia tidak berbicara
dalam bahasa Belanda, hal itu tidak
menghalanginya untuk bergaul dengan
orang-orang Eropa di Yogyakarta
(Tirtokoesoemo, 1931: 14). Kadangkadang
ia tidak keberatan untuk tampil
di kalangan orang-orang Eropa di Yogyakarta
dengan dibantu oleh seorang
penerjemah sebagaimana dilakukan
oleh pendahulunya di Kadipaten Pakualaman
(lihat Bosma and Raben, 2008:
116).
Dengan dukungan Paku Alam
Studie Fond (Dana Studi Paku Alam) dan
bantuan serta insentif dari Vrijmetselarij
Paku Alam V mengizinkan semua
anaknya, termasuk anak-anak perempuannya
menempuh pendidikan
Barat, bahkan sampai ke negeri Belanda
(Niel, 2009: 79). Misalnya, Notodirojo
merupakan pangeran Jawa pertama
yang menempuh pendidikan HBS. Dia
menjadi pendukung utama gagasangagasan
dr. Wahidin Sudirohusodo dan
menjadi ketua Budi Utomo pada periode
kepengurusan kedua pada 1911—
1914. Di Kadipaten Pakualaman Notodirojo
menjadi anggota Dewan Pengelola
(Raad van Beheer) dan sebagai pangeranbupati
yang selalu mencurahkan tenaganya
untuk kepentingan bangsa dan
negaranya.
Anak keempat, Pangeran Kusumo
Yudo yang sejak usia kanak-kanak menempuh
pendidikan di negeri Belanda
(ELS dan HBS di Nijmegen dan mahasiswa
Fakultas Kedokteran di Amsterdam)
menjadi anggota Dewan Hindia
Belanda (Raad van Nederlandsch-Indië).
Pangeran yang intelek dan rendah hati
ini memulai kariernya sebagai calon
kontrolir (adspirant controleur) pada Peme
r i n t a h a n d a l a m N e g e r i
(Binnenlandsch Bestuur), kemudian menjadi
kontrolir, administrator, dan dipromosikan
sebagai bupati Ponorogo selama
12 tahun. Dia juga menjadi anggota
Dewan Rakyat (Volksraad) sejak organisasi
ini berdiri pada 1918 sampai dengan
1929. Pada periode persidangan
yang kedua dan ketiga, dia menjadi
ketua pengganti, sedangkan pada periode
terakhir dia menjadi wakil ketua para
utusan. Jabatan ini merupakan prestasi
yang paling tinggi yang dapat dicapai
oleh seorang bumiputra yang diperolehnya
karena pendidikan yang ditempuhnya
di Negeri Belanda dan pengabdiannya
yang terus-menerus selama dua
puluh enam tahun kepada pemerintah
(Vereeniging Habi Darmo Wargo, 1931:
2 7 ; Naga z u m i , 1 9 8 9 : 3 5 — 3 6 ;
Djojohadikusumo, t.t.: 59—62).
Anak ke-9 Paku Alam V,
R.A. Sumiyati yang kemudian menjadi R.A.A.
Ario Purbahadikusumo, istri bupati Kutoarjo
(wilayah Kabupaten Purworejo)
dikenal di kalangan bumiputra dan Eropa
karena keahliannya dalam bidang
sastra dan musik Jawa. Sementara itu,
anak perempuannya yang lain, anak ke-
10, R.A. Miryam berkeinginan memperoleh
akta middelbaar onderwijs (MO)
di negeri Belanda. Sayangnya, pendidikan
persiapan yang diperolehnya di
Yogyakarta tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan. Sebagai gantinya, ia
mengikuti kursus bahasa Inggris baik di
Belanda maupun Inggris. Ia pernah diterima
oleh Ratu Wilhelmina dan Ratu
Emma ketika tinggal di Belanda serta
Raja George V dan permaisuri ketika
belajar bahasa Inggirs di Inggris. Di kalangan
masyarakat Batavia –Koninkelijk
Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en
Wetenscappen (Perhimpunan Masyarakat
Batavia untuk Kesenian dan Ilmu
Pengetahuan) – putri keraton ini juga
merupakan sosok yang mencolok karena
pengetahuannya yang luas mengenai
bahasa. Dalam sebuah suratnya yang
dikirimkan dari London 30 Juni 1923
kepada redaksi majalah Oedaya, Mirjam
menginginkan kaum perempuan, terutama
perempuan Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama dengan laki-laki
terutama dalam mengakses media massa
(Oedaya, No. 10, Januari 1924; Vereeniging
Habi Darmo Wargo, 1931: 27;
Poeze, 2008: 166). Mirjam meninggal
dunia dalam kesendiriannya di Den
Haag pada 1972 dalam usia 72 tahun.
Putra yang ke-11, R.M. Suryoputro
dikirim untuk belajar teknik sipil di
Delft. Akan tetapi, Perang Dunia I
mengubah secara total cita-citanya
(Oedaya, V, No. 9 : 141). Dalam perkembangannya
Suryoputro lebih banyak
menekuni bidang kesenian, terutama
musik dan tari. Ia berpandangan bahwa
jiwa bangsa dapat dikenal dengan baik
melalui karya seni musik nasionalnya.
Melalui ekspresi estetis itu, jiwa Barat
dan Timur akan lebih mudah dikomunikasikan.
Suryoputro banyak mempublikasikan
gagasan-gagasanya tentang
teori musik, terutama mengenalkan musik
Jawa dengan notasi musik Barat di
media massa Belanda, Nederlandsch-Indië
Oud en Nieuw (NION). Art ikelartikelnya
dalam lima tahun pertama
penerbitan NION menunjukkan bahwa
ia melakukan kajian yang mendalam
dan menguasai dengan baik musik Timur
dan Barat (Poeze, 2008: 105).
Bersama dengan kerabat Pakualaman
yang lain, R.M. Suwardi Suryaningrat,
R.M. Noto Soeroto, dan putra
patih Kesultanan Yogyakarta, R.M.
Yojana, Suryoputro mendirikan Langen-
Driyo, perkumpulan musik dan tari
Jawa. Perkumpulan itu memperoleh
dukungan dan simpati dari para
pendukung paham etis dalam majalah
Nederlandsch –Indië Oud en Nieuw dan
organisasi Oost en West serta masyarakat
seniman Belanda yang mendapatkan
inspirasi dari kebudayaan dan kesenian
J a w a . P ada 1916 m i s a l n y a , d i
Schouwburg (gedung pertunjukkan) di
Den Haag, Oost en West bekerja sama
d e n g a n L a n g e n – D r i y o
menyelenggarakan pertunjukkan amal
untuk korban bencana banjir di Hindia-
Belanda. Kostum dan dekorasi untuk
acara itu ditata oleh seorang seniman
Belanda, sedangkan para penarinya
adalah Soewardi, Soerjopoetro, Noto
Soeroto, dan Jodjana. Ratu Wilhelmina,
tamu kehormatan dalam cara itu merasa
puas terhadap terhadap pertunjukkan
tari dan musik yang digelar oleh salah
seorang tawanan politik yang menuntut
kemerdekaan itu (lihat juga Poeze, 1986:
109).
Dalam surat kabar Wendingen
(Perubahan) pada 1919, Suwardi
menjelaskan arti politis pertunjukkan
tari Jawa bagi masyarakat Belanda.
Pertunjukkan Langen-Driyo ingin
127
membuka mata masyarakat Belanda
bahwa bangsa Hindia-Belanda adalah
sebuah bangsa yang memiliki hak untuk
menentukan nasibnya sendiri. Dalam
edisi yang sama Suryoputro juga
mengungkapkan bahwa pertunjukkan
itu dimaksudkan untuk menunjukkan
kepada masyarakat Eropa Barat
keindahan kebudayaan Jawa. Di
samping itu, dia berharap bahwa
pertunjukan tersebut dapat menarik
perhatian masyarakat luas terhadap
suatu masyarakat (Hindia Belanda)
yang sudah dalam waktu yang lama
mengalami depresi moral (Waaldijk en
Susan Legêne, 2009: 187—211)
Putranya yang lain, putra ke-12,
R.M. Notowiroyo dikirim untuk belajar
di sekolah dagang di Amsterdam.
Namun, penyakit TBC menghancurkan
pertahanan tubuhnya. Meskipun
pengobatan secara medis telah
dilakukan bahkan yang bersangkutan
diberi kesempatan tetirah di sebuah
sanatorium di sebuah dataran tinggi di
Swiss, nyawa Notowiroyo tidak dapat
d i s e l a m a t k a n . N o t o w i r o y o
menghembuskan nafas terakhir di
tempat itu (Poeze, 2008: 152).
Kematian Notowiroyo sangat
mengenaskan. Selama empat hari
jenazahnya tidak terurus karena tidak
ada satu pihakpun yang bersedia
bertanggung jawab.Diduga wali Notowiroyo
tidak berbuat apapun karena
tidak mendapatkan kiriman biaya pengurusan
jenazah dari keluarga Pakualaman.
Kematian Notowiroyo menjadi
berita besar di kalangan perhimpunan
mahasiswa Indonesia di Belanda,
khususnya di Leiden. Akhirnya, mereka
melaporkan kejadian tragis itu kepada
Abendanon yang kemudian menuju
Swiss untuk mengurus administrasi
kematian Notowiroyo. Dengan bantuaan
Abendanon, jenazah Notowiroyo
dikuburkan di Swiss (Rivai, 2000 : 7 ).
Kematian Notowiroyo menunjukkan
bahwa krisis finansial di Kadipaten
Pakualaman belum sepenuhnya dapat
diatasi.
Dalam Voordrachten en Mededeelingen
van Indische Vereeniging
(Ceramah dan Informasi Perhimpunan
Hindia) Abendanon (via Poeze, 2000:
152) mengenang Notowiroyo sebagai
seorang pemuda yang memiliki semangat
tinggi untuk menuntut ilmu bagi
kemajuan bangsanya. Pilihannya pada
bidang ekonomi menunjukkan ia sadar
b a h w a p e n g e t a h u a n t e n t a n g
perekonomian dan perdagangan dunia
merupakan pilar penting bagi kemajuan.
Meskipun cita-citanya tidak
tercapai ia telah member teladan tentang
keberanian dan keteguhan untuk
menuntut ilmu yang berguna bagi
negaranya.
Kedekatan P.A. V dengan Tarikat
Mason Bebas terjalin sejak P.A. V masih
menyandang nama P.A. Suryo Dilogo.
Pada 1871, ia dikukuhkan sebagai
anggota kehormatan tarikat itu di Loji
( l o d g e ) M a t a r a m , Y o g y a k a r t a .
Bergabungnya P.A. V dengan Tarikat
Mason Bebas merupakan prestasi dan
sekaligus prestise bagi tarikat tersebut.
Ia merupakan anggota keluarga
k e r a j a a n J a w a p e r t a m a y a n g
menyatakan diri bergabung dengan
tarikat tersebut. Keanggotaan PA
diharapkan menjadi magnet bagi
keluarga bangsawan Jawa yang lain
untuk menjadi anggota. Anak-anak P.A.
V kemudian juga tercatat sebagai
anggota Tarikat Mason Bebas, seperti
P.A. Notokusumo (P.A. VI), P.A.
Notodirojo, P.A. Kusumoyudo, dan
bahkan cucunya P.A. VII (Stevens, 2004:
29—30).
Alasan tentang kesediaan para
penguasa Kadipaten Pakualaman
bergabung dengan Tarikat Mason Bebas
tidak pernah terungkap dengan jelas.
Akan tetapi, kemungkinan besar mereka
tertarik kepada anggaran dasar tarikat
Paku Alam V … — Sudibyo
128
Paramita Vol. 25, No. 1 – Januari 2015
yang menempatkan kesetaraan dan
pluralisme sebagai tujuan yang penting.
Dalam pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa
tarikat mengakui: (1) nilai kepribadian
manusia; (2) hak setiap orang untuk
mencari kebenaran secara mandiri; (3)
persamaan dalam wujud semua
ma n u s i a ( S t e v e n s , 2 0 0 4 : 6 ) .
Kemungkinan mereka juga tertarik pada
upacaran dan ritual serta humanisme
yang ditonjolkan dalam pertemuanpertemuan
tarikat sebagaimana yang
dirasakan oleh R.M.A.A. Poerba
Hadiningrat, mantan bupati Semarang
dan Salatiga (Hadiningrat, 1927: 134—
143; Veur, 2012: 83—84).
Dalam pemerintahan sehari-hari
Paku Alam V di ibukota kerajaan dibantu
oleh seorang patih yang membawahi
seorang kliwon patih dan mantri jurutulis
serta beberapa orang jurutulis. Untuk
pemeliharaan keamanan patih dibantu
oleh polisi kota meliputi polisi panekar
berjumlah empat di Gunungketur, Jagalan,
Purwanggan, dan kepatihan. Para
polisi ini dibantu oleh kebayan kampong
terdiri atas tokoh-tokoh yang disegani
di kalangan masyarakat setempat.
Sementara itu, di luar ibukota, dalam
hal ini di wilayah Adikarto (sekarang
masuk wilayah Kabupaten Kulonprogo)
pemerintahan sehari-hari dijalankan
oleh seorang rio bupati yang dibantu
oleh dua orang panewu pangreh praja
(di Pandowan dan Sogan) dan empat
orang mantri polisi yang kedudukannya
setara asisten wedana di Bendungan,
Wates, Sindutan, dan Karangwuni
(Ringkesaning Wawaton, t.t.: 8).
Untuk persoalan hukum, Pengadilan
Darah Dalem (Raad Kasentanan) dan
pengadilan umum bertugas menangani
dan memutus perkara. Kewenangan itu
dijalankan oleh Jaksa Agung Hukum
Pakualaman (Jaksa Ageng Pradata Pakualaman)
dibantu oleh dua orang wakil
jaksa, beberapa orang juru tulis dan
enam orang jagalatri atau jagawesti yang
memiliki kedudukan seperti polisi. Para
jagalatri atau jagawesti ini memiliki kewenangan
memenjarakan orang-orang
yang telah diputus bersalah. Pengadilan
Pakualaman juga memiliki kewenangan
menjatuhkan hukuman mati. Dengan
demikian, dari segi kewenangan, pengadilan
ini tidak berbeda dengan pengadil
a n L a n d r a a d p a d a w a k t u i t u
(Ringkesaning Wawaton, t.t.: 8).
TATA PAMONG PADA MASA P.A. V
Paku Alam V merupakan penguasa
Kadipaten Pakualaman yang pertama
melakukan pembagian kekuasaan
secara terstruktur. Sebagai pemimpin
karismatis–meminjam istilah Max Weber—
yang sudah sejak lahir memiliki
kualitas individual yang mendudukkannya
berbeda dengan orang kebanyakan
dan dianggap dikaruniai
kekuatan supranatural serta adimanusiawi
untuk memimpin sebuah dinasti
( Pugh and Hickson, 2007: 4; Winkler,
2010: 32), kesediaan Paku Alam V untuk
berbagi kekuasaan merupakan tindakan
yang terpuji. Baginya, kekuasaan bukan
sesuatu yang tidak terbagi dan harus
terus-menerus dipertahankan kekeramatan
serta keutuhannya. Kekuasaan
dapat dibagi dan didelegasikan kepada
orang-orang yang dipercayainya.
Kemungkinan besar sifat ini juga terbentuk
berkat pergaulannya yang luas
dengan para pengikut vrijmetselarij,
semacam teologi pembebasan yang
sangat menekankan kesetaraan dan menolak
pembedaan manusia berdasarkan
ras, bangsa, dan agama dengan tujuan
berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembangunan negara dan bangsa secara
harmonis (Surjomihardjo, 2008: 47—49).
Paku Alam V tahu bahwa kualitas
kepemimpinan antara lain ditentukan
oleh penegakan hukum, pendelegasian
wewenang, dan pembagian kekuasaan.
129
Paku Alam V memadukan gaya kepemimpinan
tradisional dan modern. Hal
ini terjadi karena Paku Alam V terbuka
terhadap perubahan dan mampu membaca
tanda-tanda zaman yang pada masa
itu, yaitu pada peralihan abad ke-19
ke abad ke-20 sudah menunjukkan fajar
perubahan.
Meskipun dari sisi birokrasi
Kadipaten Pakualaman mengalami
kemajuan, dari sisi lain, yaitu segi finansial,
kadipaten belum memiliki
pengaturan yang baik. Sumber-sumber
pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh
dari pajak belum dioptimalkan,
misalnya pajak penghasilan (inkomsten
belasting), pajak upah (loon belasting),
pajak bumi dan bangunan (verponding
b e l a s t i n g ) , dan pajak tontonan
(vermakkelijkheid belasting). Yang sudah
diberlakukan adalah pajak tanah milik
kadipaten dan pajak pekerjaan yang
tidak dapat diandalkan sebagai penghasilan
kadipaten ((Ringkesaning Wawaton,
t.t.: 9).
Karena kadipaten belum memanfaatkan
secara maksimal sumbersumber
keuangan, tidak ada badan
khusus yang bertugas mengurusi pemasukan
finansial. Sehubungan dengan
itu, semua pemasukan langsung disampaikan
kepada penguasa puro. Dengan
demikian, tanggung jawab atas keuangan
sepenuhnya juga berada di tangan
penguasa puro.
Reformasi birokrasi dan keuangan
yang dilakukan oleh Kadipaten Pakualaman
terutama di wilayah Adikarto
tidak dapat dilepaskan dari jasa K.P.H.
Noto Dirojo. Putra ke-5 sang adipati ini
ditugasi ayahandanya untuk mengurusi
soal-soal keuangan. Bagi Noto Dirojo
meskipun merupakan suatu kehormatan
tugas itu merupakan tugas yang
tidak ringan karena menuntut tanggung
jawab yang sangat berat. Pada waktu
itu, keadaan kas Kadipaten Pakualaman
dalam keadaan yang sangat tidak menggembirakan
karena defisit keuangan
w a r i s a n p e n d a h u l u a y a h n y a
(Dewantara, 1994: 351). Situasi itu, melalui
surat, disampaikan oleh K.P.H. Noto
Dirojo kepada anak-anaknya yang sedang
menempuh pendidikan di negeri
Belanda.
Oh, anak-anakku. Kalian pasti tak
bisa membayangkan seperti apa
keadaannya ketika aku mulai bertugas
di kadipaten. Bahkan sebagian
besar kebutuhan pokok kami tak
punya. Bayangkan, ketika eyang ka-
Gambar 1. Pembagian Tata Pamong Paku Alam V (Sumber: Sudibyo, 2012: 20)
Paku Alam V … — Sudibyo
130
Paramita Vol. 25, No. 1 – Januari 2015
lian ingin mengadakan resepsi atau
pesta…kami selalu harus meminjam
kursi, lampu, gelas dan sebaginya,
dari sana-sini agar dapat menjamu
tamu. (Djajadiningrat-Nieuwenhuis,
2000: 31).
Dalam waktu singkat K.P.H. Noto
Dirojo mempelajari sebab-sebab krisis
keuangan yang melanda Kadipaten Pakualaman
yang ternyata diakibatkan
oleh ketidakseimbangan neraca keuangan
karena jumlah pengeluaran jauh
melebihi pemasukan. Kondisi ini menyebabkan
kadipaten terjerat utangutang
dalam jumlah besar (f.100.000)
dengan bunga tinggi (15%–30%). Untuk
itu, sebagai administrator lulusan HBS
Jakarta dan Semarang , secara berkala
K.P.H. Noto Dirojo merasa perlu untuk
mendatangi dan memeriksa sendiri pekerjaan-
pekerjaan bawahannya untuk
mengetahui apakah uang yang dikeluarkan
benar-benar digunakan secara bertanggung
jawab. Kebijakan pangeran
muda yang sangat tegas dan tanpa kompromi
ini mendatangkan ketidaksukaan
di kalangan pegawai istana dan bawahannya.
Akan tetapi, dia bergeming
sampai berhasil mencapai tujuannya,
yaitu keseimbangan neraca keuangan
kadipaten. Di samping itu, juga dilakukan
penghematan besar-besaran
sehingga pada 1889 semua utang kecuali
utang kepada Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda telah terbayar
(Dewantara, 1994: 352; Djajadiningrat-
Nieuwenhuis, 2000: 31).
Melihat keberhasilan K.P.H. Noto
Dirojo menata keuangan kadipaten, Paku
Alam V kembali menugasinya untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan
keagrariaan di daerah Adikarto yang
pada waktu itu belum tertata dengan
baik. Dia segera menerbitkan peraturan
sewa-menyewa dan perpajakan. Oleh
pangeran ini diputuskan bahwa penyewaan
tanah tidak dilakukan melalui perantaraan
kepala-kepala distrik, tetapi
langsung kepada warga yang membutuhkannya.
Karena itu, perjanjianperjanjian
yang sudah dibuat dan merugikan
rakyat banyak, sesudah habis masa
berlakunya tidak dilanjutkan lagi.
Tanah-tanah yang diperoleh kembali
oleh kadipaten dengan kebijakan itu
kemudian diberikan kepada rakyat
yang memerlukannya dengan sistem
bagi hasil. Hal ini mendatangkan kesulitan
bagi sang pangeran karena dia harus
menyelaraskan kepentingan pabrik
gula yang telah memiliki konsesi atas
tanah-tanah itu dan kepentingan rakyat.
Akan tetapi, karena tugas itu dilakukan
dengan niat luhur untuk memperbaiki
keadaan, tugas tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik.
HARI-HARI TERAKHIR PAKU
ALAM V
Satu dasawarsa sebelum wafat,
P . A . V m u l a i memperh a t i k a n
kepentingan pribadinya yang terabaikan.
Untuk menghibur hati, ia
membangun tempat pesiar di muara
Sungai Bogowonto dengan cara
membuat sudetan berupa sungai kecil
ke arah Barat. Tempat itu dinamainya
Pasir Mendit. Ia sangat menyukai
tempat pesiar di tepi laut selatan yang
kontemplatif itu. Dari situ terdengar
dengan jelas kesiur angin dan deburan
ombak yang menyapu pantai. Lagipula,
tempat yang terpencil dari wilayah
sekitarnya itu hening dan senyap. Paku
Alam V sangat betah berada di tempat
itu. Jika sudah berada di tempat itu,
berbulan-bulan ia tidak pulang ke istana
Pakualaman. Ia lebih suka menetap di
Pesanggrahan Glagah. Hal lain yang
diakukannya adalah menyiapkan lahan
pemakaman di puncak Bukit Girigondo
d e n g a n d i b a n t u k e r a b a t yang
menyertainya (Wawaton, t.t.: 28).
Pada saat-saat pulang ke Puro
131
Pakualaman, ia memerintahkan para
seniman istana untuk menggelar latihan
waya n g o r a n g d e n g a n l a k o n
Gondowerdoyo. Gondowerdoyo adalah
lakon wayang orang ciptaan Sultan
Hamengku Buwono I. Lakon ini
berkisah tentang “pencarian ayah” yang
d i l a k u k a n d u a a n a k A r jun a ,
Gondowardoyo dan Gondokusumo
yang lahir dari dua ibu yang berbeda
(Soedarsono, 1984: 347). Tampaknya,
lakon ini merupakan representasi masa
lalu Paku Alam V ketika dipisahkan
dari kehidupan istana. Oleh karena itu,
meskipun latihan dilakukan dengan
sangat baik, lakon tersebut tidak pernah
dipertontonkan untuk umum karena
keinginannya adalah hanya untuk
menghibur hati. Demikian pula halnya
dengan latihan Surasarani yang berasal
dari Babad Segaluh, repertoir sendratari
itu juga tidak untuk dipergelarkan
kepada masyarakat umum.
Paku Alam V juga memperluas
kompleks Puro Pakualaman ke arah
Utara. Banyak pekarangan yang
digunakan untuk perluasan itu. Sebagai
gantinya, para pemilik lahan diberi
lahan pengganti milik Pakualaman atau
kompensasi berupa uang. Di sela-sela
perluasan kompleks puro, dilakukan
latihan berbagai jenis tarian. Namun,
yang mendapatkan perhatian khusus
a d a l a h p e n c i p t a a n s e n d r a t a r i
Banjaransari dengan peraga 40 penari
yang mayoritas berjenis kelamin
perempuan dan masih kanak-kanak.
Mereka adalah anak-anak abdi dalem
yang dididik secara khusus di
lingkungan Puro Pakualaman di bawah
pengawasan para selir Paku Alam V.
Sendratari Banjaransari di samping
dinikmati oleh kalangan dalam puro
juga dipertontonkan untuk umum.
Set iap menyaks ikan pergelaran
Banjaransari, Paku Alam V merasa
sangat terhibur. Sendratari itu juga
sangat disukai masyarakat (Ringkesaning
Wawaton, t.t.: 28; Kusmayati, 2012: 88).
Setelah perluasan kompleks puro
s e l e s a i , Paku Alam V kemba l i
membangun tempat pesiar di Bugel
dengan diawasinya sendiri. Untuk
sementara, pergelaran sendratari
Banjaransari dihentikan. Namun, jika ia
pulang ke Puro Pakualaman pergelaran
itu kembali diadakan. Peristiwa itu
terjadi beberapa kali sampai akhirnya
pada suatu ketika Paku Alam V pulang
dari tempat peristirahatannya dalam
keadaan sakit. Paku Alam menderita
sakit karena abses di rongga telinganya.
Berbagai macam pengobatan untuk
penyembuhan baik berupa pengobatan
tradisonal maupun pengobatan secara
medis dilakukan, tetapi semakin hari
sakitnya tidak kunjung sembuh
malahan semakin parah. Akhirnya pada
hari Sabtu tanggal 6 November 1900,
Paku Alam V wafat. Jenazahnya
kemudian dimakamkan di makam
Girigondo dengan menggunakan kereta
api khusus. Pada waktu itu makam
Girigondo masih berupa gundukan
bukit belum tampak sebagai kompleks
pemakaman raja-raja (Ringkesaning
W a w a t o n , t . t . : 2 9 ; D e N i e u w e
Vorstenlanden, 1 maart 1901).
SIMPULAN
Meskipun secara resmi tidak
pernah diketahui melakukan upayaupaya
untuk meningkatkan kecerdasan
intelektual, Paku Alam V adalah salah
satu dari sedikit aristokrat Jawa yang
memilik kemampuan membaca tandatanda
zaman. Ia berhasil membangun
kebanggaan baru kaum bangsawan
Jawa, tidak dari darah biru yang
mengalir dalam urat nadinya, tetapi dari
prestasi yang dicapainya. Pintu masuk
untuk meraih prestasi itu adalah
pendidikan Barat. Meskipun tidak
terdidik di arena itu, dengan sekuat
Paku Alam V … — Sudibyo
132
Paramita Vol. 25, No. 1 – Januari 2015
t ena g a i a mendorong anggo t a
kelua rganya untuk menempuh
pendidikan Barat karena ia memiliki
kesadaran bahwa pendidikan Barat
dapat mengubah tatanan batin anggota
keluarga besarnya untuk menjadi lebih
cendekia.
Dengan pendidikan modern
setidak-tidaknya dua hal akan dapat
dicapai. Pertama, untuk jangka waktu
tertentu konflik kepentingan di antara
a n a k k e t u r u n a n n y a k a r e n a
menginginkan tahta akan dapat
diredakan. Kedua, melalui pendidikan
terutama melalui keahlian yang
diperoleh akan dapat ditingkatkan taraf
hidup keluarga besarnya mengingat
Kadipaten Pakualaman adalah
kadipaten termiskin jika dibandingkan
dengan tiga swapraja yang sudah ada
sebelumnya. Oleh karena itu, hanya
melalui pendidikan Barat yang
membukan jejaring antara kerabat
Pakualaman dan berbagai profesi,
kerabat Pakualaman akan dapat
berkiprah dalam berbagai bidang
pengabdian yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan anggota
keluarga besarnya. Semua itu berpotensi
mendukung keberadaan Kadipaten
Pakualaman d i t e n g ah- t e ngah
masyarakat.
K e s e d i a a n n y a m e n e r i m a
kehadiran zaman baru yang dengan
sendirinya mengurangi hak-hak
i s t i m e w a n y a s e b a g a i s e o r a n g
bangsawan menunjukkan dedikasinya
kepada kemajuan anggota keluarga
besarnya. Dengan demikian, Paku Alam
V berhasil tampil sebagai sosok aristomodernis,
dua karakter yang pada
waktu itu sulit disandingkan. Paku
Alam V sekaligus juga merupakan
sosok yang paradoks. Pada umumnya
b a n g s a w a n m e n u n j u n g t i n g g i
aristokrasi dan privilesenya. Untuk itu,
ia tidak tertarik dengan ide-ide
modernisasi tentang kesetaraan dan
pemerataan karena hanya akan
mengurangi hak-hak istimewanya.
Namun, P.A. V yang sudah mempelajari
humanisme dan kesetaraan antarsesama
ras manusia dalam lingkaran Tarikat
Mason Bebas (vrijmetselarij) dengan
segala risiko menerima tantangan
modernisasi dan melepaskan sebagian
dari hak-hak istimewanya. Aristo-
Modernis ini wafat dengan tidak
meninggalkan warisan kekayaan
kepada anak keturunannya. Sebagai
gantinya, ia meninggalkan anak
keturunan yang siap mengabdi pada
berbagai kepentingan kemanusiaan,
seperti birokrat, teknokrat, pendidik,
dan budayawan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s