JANGAN JADI BUDAK di NEGRI SENDIRI

JANGAN JADI BUDAK di NEGRI SENDIRI,JADILAH TUAN RUMAH YANG GAGAH BERANI JANGAN KALAH SAMA CHINA

tidak usah menyebutkan, berapa uang yang harus dibawa orang Indonesia kalau mau kuliah atau tinggal di luar negeri? Kalau tidak punya, maka anda akan diusir oleh mereka. Namun bagaimana perlakuan kita terhadap mereka?

Kepemimpinan dalam sebuah Negara merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan dari konstitusi Negara itu sendiri. Jika ada pemimpin Negara, tentu ada wilayah yang menjadi kekuasaannya, kebijakan yang dibuat serta masyarakat yang tinggal dan menetap dalam wilayah tersebut. Secara tidak langsung bahwa Negara yang utuh adalah Negara yang memiliki perangkat-perangkat sebagaimana saya sampaikan diatas.

Indonesia adalah sebuah Negara yang berdaulat karena kemerdekaannya sudah diakui oleh dunia. Perjalan panjang dalam memperebutkan kemerdekaan itu tentu tidak perlu saya ulas disini karena yang terpenting ialah bagaimana kita mampu melanjutkan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi penghianat apalagi duri dalam daging bagi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah ini. Disamping kemerdekaan Negara yang sudah diakui oleh dunia, bahwa Indonesia juga memiliki wilayah kekuasaan yang cukup strategis. Dikatakan strategis karena wilayah kita merupakan wilayah kepulauan, hal ini berarti peluang besar untuk menjadi juragan di negeri sendiri sesungguhnya lebih terbuka lebar.

Entah mental apa dan bagaimana yang pada akhirnya kita lebih memilih menjadi budak dan jongos di negeri sendiri. Tak adil rasanya kalau kita menyalahkan Negara Belanda yang telah menjajah kita ratusan tahun lamanya dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hidup pada waktu itu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan baik. Alasan ini sering kali disampaikan para pejabat di negeri kita yang sesungguhnya merupakan dalih untuk keluar dari permasalahan yang telah mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Berhentilah kita menyalahkan Negara lain yang telah menjajah negeri ini ratusan tahun lamanya. Bukankah masih banyak Negara-negara yang nasibnya dahulu sama dengan Indonesia bahkan mungkin lebih parah lagi, akan tetapi pada akhirnya mereka mampu keluar dari nostalgia panjang bernama kemalasan dan kebodohan itu guna memperbaiki nasibnya dan generasinya untuk masa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana dengan bangsa kita, pernahkah terbesit niat dalam hati para pejabat di negeri ini untuk mempertahankan Negara Indonesia walau kiamat datang menghampiri? Atau jangan-jangan mereka tidak ber-Tuhan sehingga menganggap bahwa kehidupan itu adalah hari ini sehingga manfaatkan apa yang bias untuk dimanfaatkan sekalipun menari diatas penderitaan orang lain. Semakin tidak ber-Tuhannya manusia maka akan semakin mudah kita melihat sesuatu yang tak lazim didalam komunitas, kelompok atau tatanan kehidupan yang lebih luas yang sering kita sebut dengan nama Negara.

Sepakat atau tidak, seperti yang telah saya sampaikan diatas lama-kelamaan kita memang seperti budak di negeri sendiri. Entah siapa sesungguhnya pemilik Negara ini sehingga kita tidak bisa menemukan sesuatu yang merupakan identitas dari Negara kita sendiri. Lambang Negara kita memang tidak berubah, dasar Negara kita masih tetap Pancasila, lagu kebangsaan kita pun masih Indonesia Raya tapi coba suarakan dengan lantang siapa sesungguhnya juragan di negeri kita ini? Orang Indonesia kah atau orang non Indonesia? Saya rasa lidah kita sudah kelu untuk menyebutkan siapa sesungguhnya yang menjadi juragan itu? Sampaikesana kah pemikiran kita? Ada yang mengatakan kepada saya bahwa kita tidak perlu menjadi orang kaya karena harta kekayaan itu tidak akan dibawa mati? Siapa bilang harta kekayan itu tidak bisa dibawa mati. Bukankah ketika kita memiliki harta yang banyak, menjelang kematian kita sebahagiannya bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kebaikan dari perbuatan itu akan mengalir terus kepada diri kita sekalipun telah meninggalkan dunia ini. Kalau kita tidak menjadi orang kaya, lantas siapa yang kita harapkan untuk membantu kelangsungan Negara ini. Mencari dengan keringat dan kerja keras adalah lebih baik dari pada berhutang pada Negara lain?

Ada kecenderungan yang aneh kita lihat akhir-akhir ini di negeri kita yang bernama Indonesia. Seolah seluruh perangkat kehidupan kita telah tergadai ditangan bangsa lain. Contoh konkrit dan paling nyata ialah, lihatlah kesenjangan yang terjadi antara kita orang-orang Indonesia yang memiliki nenek moyang lahir dan berkembang disini, namunnasibnya jauh berbeda dengan mereka-mereka orang-orang non pribumi yang statusnya hanya pendatang namun lama-kelamaan berubah menjadi penjajah gaya baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang salah dalam hal ini? Menurut hemat saya yang salah dan yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah karena begitu bebasnya mereka tinggal dan mencari kehidupan di negeri kita. Saya tidak usah menyebutkan, berapa uang yang harus dibawa orang Indonesia kalau mau kuliah atau tinggal di luar negeri? Kalau tidak punya, maka tak usah punya mimpi untuk kuliah apalagi tinggal disana karena anda akan diusir dengan mereka. Sadarkah kita, begitu rendahnya kita dimata mereka sehingga mereka menganggap kita seperti sampah yang akan mengganggu kehidupan masyarakatnya ketika kita tinggal disana tanpa jaminan hidup yang layak dan sesuai dengan standar yang telah mereka tentukan.

Akan tetapi berbeda halnya dengan mereka yang datang kemari. Bebas sebebas-bebasnya karena memang mereka mengetahui mental pejabat di negeri ini murahan dan bisa dibayar dengan uang. Dari uang suap yang sedikit itu, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja sekarang telah berubah menjadi musuh nyata yang tinggal menunggu waktu untuk menerkam dan mengurai daging tubuh kita yang bernama Indonesia. Samapi muncul sebuah istilah, bahwa ketika orang luar negeri datang ke Indonesia maka mereka akan menambah devisa dan pendapatanNegara, sedangkan orang Indonesia yang datang keluar negeri, maka hanya akan menambah beban Negara. Pertanyaannya devisa Negara yang bagaimana dikatakan bertambah dengan kehadiran mereka? Jangan dilihat dari banyaknya gedung pencakar langit dan lapangan pekerjaan yang mereka berikan karena hal itu semu dan jurus jitu dari mereka untuk menidurkan kita lebih lama lagi. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, wahai orang Indonesia, sudah tidur saja biarkan kami yang mengerjakan dan anda akan menikmati hasilnya dan jika anda tidak punya uang silahkan pakai uang kami, dan ketika anda tidak sanggup bayar silahkan jual rumah anda dengan kami.

Bukan bermaksud untuk mendahului kehendak Tuhan, tapi kalau hal ini terus-menerus kita biarkan, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi kita benar-benar akan menjadi bangsa yang menumpang di negeri sendiri. Kalau tikus mati dilumbung padi, itu sudah terjadi di Negara kita ini tapi kalau sampai menumpang di rumah sendiri ini kan sangat luar biasa kebodohan dan ketololan kita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi, karena segala izin yang mengatur tentang kehidupan dan pekerjaan orang-orang pendatang dari luar negeri ke Indonesia, semuanya diatur oleh pemerintah bersama DPR.

Pemerintah harus membatasi hak-hak mereka dibidang politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Buat apa takut dengan Negara lain jika kita memberikan batasan-batasan itu terhadap mereka, karena yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana menyelamatkan Negara dan masyarakat. Menjadi pemandangan yang aneh jika Negara-negara lain sedang sibuk mempertahankan budaya dan kedaulatannya, lantas kita menggadaikan itu semua atas nama toleransi dan perjanjian perdagangan bebas. Untuk apa perdagangan bebas, walau pada akhirnya mematikan ekonomi masyarakat kita seperti pedagang-pedagang tradisional yang hari ini kios mereka dihimpit dengan mall-mall yang mewah serta mini market yang menjamur dimana-mana.Sadarkah kita dengan situasi ini, mampukah kita bangkit dari tidur panjang kita atau siapkah kita dan saudara-saudara semua menjadi bangsa yang menumpang di negeri sendiri.

Ketika Indonesia sedang berupaya membangun potensi produk pangan lokalnya, disaat yang sama begitu banyak pula tekanan dari negara-negara eksportir pangan dan produk pertanian. Berbagai celah diciptakan untuk melemahkan kedaulatan pangan negeri nusantara tercinta ini.

Salah satu cara yang paling elegan adalah dengan membuat “pakta integritas” perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA). Presiden Obama bahkan menggunakan forum APEC untuk melakukan penetrasi sebagai bentuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui FTA yang baru, yakni The Trans Pacific Partnership (TPP) – yang melibatkan empat negara, yakni Brunei, Chile, Singapura dan Selandia Baru. Australia, Peru dan Vietnam segera menyusul.

Indonesia sendiri sudah begabung dengan sejumlah FTA. Antara lain FTA khusus ASEAN, FTA ASEAN-CHINA. Sedang dalam proses finishing FTA Indonesia-Uni Eropa, FTA Indonesia-Amerika, dan FTA Indonesia-India. Konsekuensi FTA adalah full liberalisasi. Saat ini ada 67 FTA di kawasan Asia-Pasific. Bisa dibayangkan nanti, apa jadinya Indonesia bila sudah terikat oleh 67 FTA yang ada dengan WTO sebagai bodyguard-nya.

Cepat atau lambat Indonesia pasti akan terikat dengan segala macam bentuk FTA tersebut, yang menjadi bagian dari permainan pasar bebas. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuat sebuah kontra skema jangka panjang agar dapat mengimbangi permainan negara-negara maju. Kunci dari permainan pasar bebas ini adalah perjanjian dan kesepakatan. Disinilah pemerintah dituntut lebih jeli dalam membuat perjanjian sehingga mampu mengedepankan kepentingan nasional sesuai dengan perintah pembukaan UUD 1945.

Sejak perundingan GATT Putaran Uruguai menelurkan pasar bebas, nasib negara bangsa mulai terancam oleh benih-benih liberalisasi perdagangan bebas. Dan menjadi kenyataan setelah GATT menunjukkan wajah aslinya ketika berubah wujud menjadi WTO, sebuah badan internasional penakluk negara bangsa. WTO memang dilahirkan dan dibesarkan oleh negara-negara maju untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka (Barat).

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih ketika Indonesia masuk ke dalam sistem WTO berdampak langsung terhadap meningkatnya impor pangan. Misalkan pada 2012, saja impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun untuk mengimpor gandum, beras, kedelai, ikan, garam, hingga daging sapi yang sebetulnya tidak perlu.

Sebaliknya ketika Indonesia melarang ekspor mentah biji mineral termasuk nikel, Jepang langsung menyeret Indonesia ke meja WTO memprotes kebijakan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Jepang karena Jepang sebagai negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia merasa dirugikan. Demikian pula Pemerintah Amerika Serikat melakukan hal sama ketika Indonesia melarang impor 13 jenis produk hortikultura.

Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, rasa percaya diri korps diplomat ekonomi atau lebih khusus Tim Perundingan Perdagangan Internasional perlu ditumbuhkan. Setidaknya kebijakan pada level koordinasi, teknis pertanian dan perdagangan menjadi satu kesatuan utuh yang terintegrasi. Para diplomat ini perlu diberikan pelajaran tambahan pemahaman persoalan hortikultura nasional, yang terkadang lebih bersifat struktural, mulai dari teknis-agronomis sampai pada aspek sosial-ekonomi dan perdagangan internasional.

Kekuatan diplomasi yang paling tangguh adalah apabila ditopang oleh soliditas kebijakan ekonomi di dalam negeri dan dukungan penuh masyarakat untuk menunjukkan kewibawaan kebijakan pangan negara yang sebenarnya.

Sekarang adalah saatnya pemerintah menjadikan pertanian sebagai sektor strategis yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Bukan itu saja, jika sektor pertanian lumpuh maka akan mengganggu sektor-sektor kehidupan yang lain. Sektor pertanian bila dikelola dengan baik dapat membuka lapangan kerja secara besar-besaran sebagai solusi mengatasi jumlah angka pengangguran yang terus meningkat. Bila berhasil tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDB dan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Jadi sektor pertanian harus menjadi program strategis jangka panjang yang merupakan bagian komprehensif dari pertahanan dan keamanan nasional bangsa. Hal ini perlu dilakukan agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan seutuhnya dimana rakyat sejahtera dan tidak terbelenggu kemiskinan abadi. Sudah selayaknya seluruh energi bangsa secara bersama-sama berjuang menguasai kembali sumber daya strategis yang terlanjur didominasi oleh pihak asing. Bukan bangsa Indonesia anti investor asing, tetapi investor dari luar adalah pelengkap pembangunan yang saling menguntungkan. Tujuan utama mengundang investor adalah dalam rangka membangun kedaulatan ekonomi nasional, bukan menjadi budak bangsa asing di negeri sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s