PAUGERAN KRATON KASULTANAN JOGJA

SRI SULTAN HB X MELANGGAR ATURAN NEGARA YOGYAKARTA DAN MERUSAK NEGARA RI
http://www.paugeran.com/p/blog-page.html?showComment=1531487159227

Adik tiri Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Gusti Bendoro Pangeran Hario Yudhaningrat mendesak kakaknya mencontoh langkah kakek mereka, Sultan HB VIII dalam menyikapi polemik raja perempuan. Hal ini menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012, yang membuka peluang perempuan menjadi gubernur DIY sekaligus raja keraton.

“Kalau (Sultan HB X) mau mengubah paugeran (patokan adat) keraton, kami harap jangan sampai menghilangkan hal yang prinsipil,” ujar Yudhaningrat, Sabtu 2 September 2017.

Baca : Adik Sultan HB X Anggap Peluang Wanita Jadi Raja Tetap Kecil

Menurut Yudhaningrat, jika Sultan HB X mengacu pada putusan MK lalu kelak mengangkat perempuan sebagai raja menggantikan dirinya, maka hal itu jelas mengubah nilai prinsipil paugeran keraton Yogya. “Sedangkan sejak awal berkiblat sebagai kerajaan Mataram Islam,” kata dia.

Yudhaningrat mencontohkan, saat Sultan HB VIII bertahta, Sultan juga mengubah paugeran keraton, namun hanya teknis sifatnya dan menyesuaikan zamannya. “Saat masa HB VIII, gunungan yang dikeluarkan keraton saat Grebeg puluhan jumlahnya, tapi diubah jadi lima gunungan saja yang pokok,” ujar Yudha.

Baca : MK Kabulkan Gugatan UU Keistimewaan, Berikut Komentar Sulyan HB X

Grebeg sendiri merupakan perayaan Keraton menyambut Idul Fitri, Maulud Nabi, dan Idul Adha dengan cara mengarak hasil bumi untuk dibagikan pada warga. Saat masa HB VIII jumlah gunungan grebeg dibatasi karena Indonesia, juga keraton menghadapi masa sulit penjajahan. “Silahkan saja raja berkuasa mengubah paugeran, tapi jangan sampai menghilangkan nilai yang pokok,” ujarnya.

Saat ini, Yudhaningrat bersama keluarga keraton lain hanya akan menunggu sikap Sultan HB X. Apakah HB X akan menggunakan wewenangnya mengubah paugeran dan sejarah dengan mengangkat perempuan sebagai raja keraton kelak. Terlebih, Sultan HB X tak memiliki keturunan laki-laki dari kelima anaknya. “Kami berharap masih bisa berembug dengan beliau soal itu,” ujarnya.

Sultan HB X sebelumnya mendukung frasa istri dalam UU Keistimewaan itu dihapus karena menjadi bentuk diskriminasi pada perempuan dan tak sesuai UUD 1945. “Dengan (putusan MK) itu berarti sekarang sudah tidak ada diskriminasi lagi dalam UU Keistimewaan, siapa yang mau jadi gubernur, perempuan dan laki laki sama,” ujar Sultan.

Namun, nada bicara Sultan meninggi manakala disinggung apakah putusan MK itu artinya bakal mengubah paugeran keraton khusus soal kedudukan raja bertahta. “Paugeran itu siapa yang membuat? Abdi dalem? Kan raja, ya sudah itu wewenang raja,” ujarnya.

Adik tiri Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendara Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo memilih tak bereaksi banyak ketika para pangeran keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa dirinya kelak yang paling berpeluang menjadi raja keraton menggantikan Sultan HB X jika nanti lengser.

“Saya tidak pernah punya keinginan yang terlalu muluk, sebab saya selalu berpikir apa yang dihadapan saya saja,” ujar Prabukusumo saat ditemui Tempo di kediamannya, Ndalem Prabukusuman, Kamis 8 Februari 2018.

Prabukusumo menilai sikap para pangeran keturunan HB IX itu karena mereka memang sudah mengerti tentang aturan adat atau paugeran keraton. “Kalau saya yang ungkap ceritanya sebenarnya tidak enak,” ujar Prabu.

Baca juga: Sultan HB X Kembali Tegaskan Kans Perempuan Jadi Gubernur DIY

Prabu bercerita, sekitar selang 40 hari meninggalnya Raja Keraton Sultan HB IX, 2 Oktober 1988 silam, para pangeran dari empat istri Sultan HB IX menggelar rapat internal keluarga untuk bersepakat menentukan siapa yang paling layak dan berhak menggantikan HB IX sesuai paugeran tata adat keraton.

Dalam rapat itu kebetulan Prabu didapuk memimpin jalannya rapat didampingi almarhum Gusti Kanjeng Ratu Anom (putri dari istri pertama HB IX- Kanjeng Raden Ayu Pintakapurnama) serta GBPH Pakuningrat (putra dari istri keempat HB IX- KRA Ciptamurti).

Sebelum rapat soal suksesi itu dimulai, Prabu berkonsultasi dengan kakak-adik dari HB IX yang ikut hadir dalam rapat keluarga itu sebagai saksi.

Prabu lantas berkonsultasi kepada kakak-kakak HB IX, seperti GBPH Poeroebojo dan GBPH Puger, tentang suksesi keraton berdasarkan paugeran yang berlaku.

“Saat itu kami konsultasi dengan kakak-kakak HB IX karena takut salah mengambil sikap dalam menentukan pengganti HB IX,” ujarnya.

Saat itu kakak HB IX sepakat menyatakan bahwa yang berhak menduduki tahta sebagai raja keraton selanjutnya adalah putro mbajeng kakung saking garwo prameswari yang artinya anak laki-laki pertama dari istri permaisuri yang sah.

Mendapat pernyataan itu, para pangeran keturunan HB IX pun sempat gamang. Sebab sebelumnya, ketika HB IX masih hidup, para pangeran sempat bertanya kepadanya, siapa sebenarnya dari kelima istri sah HB IX yang ditetapkan sebagai garwo prameswari atau permaisuri. Sehingga bisa jelas siapa pangeran pengganti HB IX jika lengser.

“Tapi saat itu bapak (HB IX) nggak mau menentukan siapa istri yang diangkatnya menjadi permaisuri, alasannya beliau tak ingin menyakiti perasaan para istrinya jika hanya salah satu diangkat jadi permaisuri,” ujar Prabu.

HB IX saat itu justru memilih langkah untuk menaikkan gelar para istrinya dari semula Bendoro Raden Ayu (BRAy) menjadi Kanjeng Raden Ayu (KRA) seperti gelar ibu HB IX. Peningkatan gelar ini sebagai tanda bahwa kelima istri HB IX berhak menyandang status permaisuri.

“Karena semua istri HB IX adalah permaisuri, sehingga yang bisa menjadi raja adalah semua anak laki-laki pertama dari para istri itu secara berurutan,” ujarnya.

Dari situ kemudian rapat keluarga pun merunut anak laki-laki dari istri pertama HB IX, KRA Pintakapurnama yakni GBPH Hadikusuma.

Namun ternyata setelah dirunut kembali, usia GBPH Hadikusuma kalah tua dibanding anak sulung laki-laki dari istri kedua HB IX, KRA Widyaningrum, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Hario Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwana X sekarang. Akhirnya Mangkubumi yang disepakati menggantikan HB IX dan dinobatkan menjadi raja keraton pada 7 Maret 1989.

Dari urutan itu, pengganti HB X jika lengser sebenarnya adalah GBPH Hadikusuma. Namun Hadikusumo sudah meninggal dunia. Begitu pula pangeran yang termasuk tertua lain GBPH Joyokusumo (adik kandung HB X).

Baca juga: Sultan HB X: Pintu Yogyakarta Sekarang Menghadap Selatan

Kini, anak laki –laki urutan tertua berikutnya dari permaisuri HB X yang masih hidup antar lain KGPH Hadiwinoto (adik kandung HB X), GBPH Hadisurya (putra kedua dari istri pertama), serta GBPH Prabukusumo (putra sulung dari istri ketiga- KRA Widyaningrum).

Selain itu, pangeran lain yang berpeluang menggantikan HB X jika pangeran yang lebih tua berhalangan atau menolak antara lain GBPH Candraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Surya Mataram, dan GBPH Suryonegoro.

Adik tiri Sultan HB X, GBPH Cakraningrat sebelumnya menuturkan, dari 16 putra-putri HB IX total ada tujuh orang yang berpeluang menggantikan HB X sesuai paugeran adat keraton.

“Tapi kami prioritaskan yang menjadi HB XI adalah mereka yang selama ini sudah banyak berkiprah di Yogyakarta sehingga masyarakat sudah cukup mengetahui latar belakangnya,” ujarnya.

Selain itu, yang menurut Cakraningrat pantas menjadi HB XI tak lain para pangeran yang memiliki keturunan laki-laki. Agar suksesi berikutnya dari HB XI ke HB XII juga lebih mudah dan tak menjadi polemik seperti saat ini karena Sri Sultan HB X tak memiliki keturunan laki-laki.

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai dengan seterusnya adalah Amanat Leluhur pendiri Mataram Ngayogyakarta dan menjadi Paugeran Adat, sebagaimana simbol – simbol negara antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia, ketika NKRI / Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Presiden RI / Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ing Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama adalah pelanggaran terhadap Paugeran Adat karena dapat diindikasikan perbuatan MAKAR atau Subversif serta mengganggu kehidupan beragama dalam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh karena itu kami mohon pada Bapak Presiden RI, Ketua Mahamah Agung, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, DPD RI Komite 1, Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah, majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yaitu Pertama tentang perubahan nama tersebut yang tidak sesuai dengan Amanat Hamengku Buwono IX dengan Bung Karno dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua tentang seorang pejabat publik (Gubernur DIY sekaligus Seorang Sultan) menggunakan standart ganda (Dua Identitas) seperti yang tersebut diatas.

Kita ketahui bersama bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah Mata Rantai terakhir peradaban Nusantara yang dipertahankan oleh para Founding Fathers sebagaimana Amanat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu gugatan terhadap eksistensi Kesultanan Yogyakarta yang dilindungi Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No 3 th 1950, Undang – Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 juncto Undang – Undang No 28 tahun 2014 khususnya Undang – Undang Keistimewaan DIY pasal 18 ayat 1 huruf m frasa Istri adalah TIDAK TEPAT dan PATUT DITOLAK.

Inti gugatan Mahkamah Konstitusi terhadap UUK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasal 18 ayat 1 huruf m frasa “ISTRI” sesungguhnya tidak tepat karena hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan Sultan yang bertahta sesuai Paugeran Adat sebagai Gubernur DIY.

Artinya Frasa Istri dalam huruf m ayat 1 pasal 18, UUK DIY terkait erat dengan urusan internal Kraton yang sudah baku yaitu seorang Sultan yang bertahta adalah seorang laki-laki dari anak seorang raja sesuai Paugeran Adat yang sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Islam berdiri (Demak, Jipang, Pajang, Mataram, Mataram Senopati, Hanyokrowati, Sultan Agung, Amangkurat, Paku Buwono I – XIII, Hamengku Buwono I sampai dengan Hamengku Buwono X), termasuk juga Adipati Mangku Negoro I – IX, Adipati Paku Alam I – X.

Dalam hal ini, UUK DIY melegal formalkan apa yang sudah menjadi aturan dasar internal Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang sudah baku atau disebut sebagai Paugeran Adat.

Tuntutan perubahan (Judicial Review) terhadap huruf m ayat 1 pada pasal 18 UUK DIY jika dikabulkan dan ada tambahan frasa Suami berarti menghapus hak- hak tradisional Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang diakui oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18.

Kesultanan Yogyakarta mengapa mendapat kehormatan (Privilege) dalam kedudukannya sebagai Daerah Istimewa yang bersifat Kerajaan dalam kesatuan negara Republik Indonesia (Sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi). Pertama adalah karena Sejarah Perjuangannya. Kedua adalah karena Pembentukan Daerahnya sesuai Undang – Undang no 3 Tahun 1950. Ketiga adalah karena Kepala Daerahnya sebagai Pemimpin Daerah Swapraja / Negara Kerajaan (Pemilik Akte ACTE VAN INSPECTITUUR).

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilindungi Undang – Undang Dasar 1945 karena masih mempertahankan Tata Pemerintahan Asli, Adat Istiadat, Tradisi Budaya di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih ada 250 zelfbestuurende landschappen sebagaimana Amanat penjelasan pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang otentik.

#SavePaugeranAdat

#SaveKesultananYogyakarta

#SaveDIY

#SaveNKRI

https://wolipop.detik.com/read/2018/03/07/163727/3903667/1137/putri-keraton-protes-film-yang-tampilkan-sultan-agung-pakai-batik-parang-kecil?_ga=2.101275912.805243486.1531486701-631120401.1516312046

KONTROVERSI SABDARAJA SULTAN HB X
Opini

Oleh: Chamid Riyadi, Wartawan Kantor Berita Islam Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan Sabda Raja. Sabda Raja tersebut pertama kali diucapkan sejak pertama kali bertahta selama kurun waktu 27 tahun.
Sultan saat mengucapkan Sabda Raja di Siti Hinggil Kraton pada Kamis (30/4) lalu. Saat mengucapkan sabda raja hanya khusus internal atau keluarga dan abdi dalem kraton serta acara tersebut juga tertutup bagi media.
Ketika mengucapkan sabda raja, Sultan mengenakan busana kebesaran lengkap didampingi permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan putri-putrinya. Namun beberapa adik Sultan seperti GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat tidak hadir dalam acara tersebut.
Isi Sabda Raja
Pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, gelar Khalifatullah seperti yang tertulis lengkap dalam gelar Sultan dihilangkan. Gelar lengkapnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ketiga, penyebutan Kaping Sedasa diganti Kaping Sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
Sekitar pukul 11.00 WIB pada Selasa (5/5), Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali mengeluarkan Sabda Raja di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Sabda Raja ini berisi satu poin, dan berlangsung sangat singkat, sekitar dua menit.
Satu poin tersebut adalah tentang penggantian nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.
Memprotes Sultan
Sultan belum menjelaskan secara detail maksud Sabda Raja pertama dan Sabda Raja kedua. Ia hanya baru mengeluarkan dua titah utama yang penjelasan resminya disampaikan pada pekan depan. Sultan akan memanggil adik-adiknya dan seluruh anggota keluarga besar Keraton untuk itu.
Namun kedua Sabda Raja tersebut sudah diprotes adik-adiknya. Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat berpendapat bahwa Sabda Raja –yang salah satunya menobatkan Gusti Pembayun sebagai Putri Mahkota– telah menyimpang dari tradisi dan aturan (paugeran) Keraton Yogyakarta.
Yudhaningrat mengklaim keluarga besar Keraton tak dapat menerima Sabda Raja itu karena tak sesuai paugeran dan justru seolah membuat tatanan baru Keraton. Dia pun mengingatkan bahwa Sultan menjadi Raja Yogyakarta karena adat yang telah berjalan sejak Sultan Hamengku Buwono I sampai Sultan Hamengku Buwono IX.
“Kalau punya kerajaan yang baru, silakan buat tatanan yang baru. Kalau masih di Keraton Yogyakarta, maka menggunakan paugeran yang ada dan telah berlaku ratusan tahun,” kata Yudhaningrat kepada wartawan di makam raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 6 Mei 2015.
Dampak Gelar Khalifatullah Dihapus
Adik Sultan yang akrab disapa Gusti Yudho itu mencontohkan satu dari beberapa hal menyimpang dalam Sabda Raja, yakni penghapusan gelar Khalifatullah. Menurutnya, itu bukan sekadar gelar, melainkan lebih bermakna penghormatan tertinggi. Sebab Khalifatullah dapat diartikan sebagai pemimpin/wakil Allah di bumi.
Akibat paling sederhana kalau gelar itu dihilangkan, Sultan tak lagi memiliki legitimasi di hadapan rakyat, bahkan keluarga besar Keraton. Gusti Yudho juga menegaskan tidak akan menghadiri undangan dari Sultan terkait Sabda Raja selama yang mengundang adalah orang yang menggunakan nama Hamengku Bawono, bukan Hamengku Buwono.
“Ini jadi kisruh kalau yang mengundang tidak lagi ada Khalifatullah, menggunakan nama Pak Bawono. Siapa ini yang mengundang kita (keluarga besar Keraton),” ujarnya.
Konsekuensi hukum dari perubahan Buwono menjadi Bawono itu, kata Gusti Yudho, Keraton Yogyakarta kini mengalami kekosongan jabatan Raja. Sejak penggantian istilah dan penghilangan gelar itu diterbitkan, tak ada lagi Sultan Hamengku Buwono, melainkan dimulai raja baru Sultan Hamengku Bawono. Artinya pula, sekarang tak ada Sultan Hamengku Buwono X tetapi mestinya Sultan Hamengku Bawono I.
Karena ada kekosongan jabatan raja, Yudhaningrat menambahkan, seharusnya ada pelaksana tugas (plt) raja atau ada pengukuhan raja baru, yaitu Hamengku Buwono XI.
“Dalam sistem Keraton, jika ada kekosongan raja seperti yang terjadi sebelumnya, maka plt raja bisa diangkat dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri atau Panglima yang berlaku di Keraton Yogyakarta,” ucapnya.
Pada butir kedua dinyatakan bahwa pemimpin kerajaan Yogyakarta tak lagi menyandang gelar Khalifatullah (selengkapnya adalah Sayidin Panatagama Khalifatullah) yang dapat diartikan secara bebas sebagai pemimpin umat Muslim; pemimpin agama, anutan dan pelindung umat dalam menjalankan kehidupan rohani. Pemimpin, menurut (sebagian pendapat) Islam, adalah laki-laki.
Perubahan kata Kaping Sedasa menjadi Kaping Sepuluh dalam gelar resmi Sultan, sebagaimana dimuat dalam butir ketiga. Kaping Sedasa atau Kaping Sepuluh sama-sama bermakna kesepuluh (Hamengku Buwono X), tetapi kata sedasa dikategorikan sebagai krama inggil dalam hierarki bahasa Jawa, yang digunakan untuk sopan-santun atau penghormatan.
Perubahan itu juga dinilai sebagai upaya mengubah tradisi yang sebelumnya dilestarikan dalam setiap suksesi pemimpin Keraton Yogyakarta yang semua adalah raja atau laki-laki.
Pada poin kelima disebutkan bahwa Sultan akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Keris itu adalah pusaka Keraton Yogyakarta yang lazimnya diberikan kepada putra mahkota.
Sultan tak menjelaskan perihal frasa menyempurnakan itu. Tetapi Sultan disebut akan menyerahkannya keris Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun kepada putri mahkota yang bergelar Mangkubumi. Gelar itu pernah disandang Sultan ketika kecil, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, sampai kemudian naik takhta menjadi Raja dan berganti nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan Sultan Hamengku Buwono mengubah gelarnya menjadi Bawaono? Apakah ia dibawah tekanan pihak-pihak diluar keraton sehingga membuatnya harus mengeluarkan Sabda Raja tersebut? Atau mungkin karena ia berharap menjadikan salah satu puterinya sebagai pelanjut kerajaan? Yang jelas, kisruh di Keraton Yogyakarta akibat Sabda Raja itu akan semakin memanas jika Hamengku Buwono tidak mencabut sabdanya.

MENGENAL PAUGERAN KASULTANAN JOGJAKARTA

Kamus Bausastra Jawi, WJS Purwadarminta (Batavia, 1930) menunjukkan kata paugeran dari kata : pa + uger + an. Uger (halaman 436) mempunyai padanan kata: pikukuh, bebaku atau keterangan kang katur marang pradata. Uger juga disebut angger (halaman 14) yang berarti pepacak, atau wewaton kang kudu diturut. Angger-angger terbagi dua, yaitu angger pradata dan angger pidana. Kata paugeran tertulis pada halaman 471.
Padanan kata lainnya dari paugeran adalah pathok atau pathokan. Di antara arti kata pathokan adalah dasar hukum dan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dari itu semua keterangan dan penjelasan tersebut disimpulkan oleh KRT. H. Jatiningrat, SH., bahwa paugeran itu bukan untuk kepentingan pribadi dan bersifat tetap.
Oleh karena Paugeran adat Mataram Islam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan aturan mendasar yang bersifat tetap tidak dapat ditawar-tawar lagi, sekalipun oleh Sulthan yang sedang berkuasa. Sebagaimana Presiden pun tidak berhak mengubah Undang-undang Dasar (UUD). Presiden harus mentaati UUD. Adapun perundang-undangan di bawahnya lebih mudah berubah mengingkat dinamika kehidupan masyarakat. Gusti Prabukusumo menegaskan bahwa paugeran bersifat tetap, sedangkan pranatan lebih memungkinkan perubahan berdasarkan dinamika masyarakat.
Suksesi Kasultanan Jogja berlangsung tetap selama berabad-abad dengan menggunakan maskulinitas gender merupakan bagian dari paugeran adat. Dengan kata lain, paugeran adat adalah sumber hukum Kasultanan Islam seperti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan al-Qur’an, al-Hadits, ijma’ (kesepakatan ulama), qiyas (penafsiran ulama), ‘urf (tradisi budaya) dalam Islam.
(Sumber : Buku Merajut Mataram untuk Indonesia, Bab III, Penerbit Shalahuddiningrat, 2017)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s